BAGIAN HUKUM

PROFIL BAGIAN HUKUM

  • BAGIAN HUKUM
  • Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
  • Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 001 Telp. (0719) 22721
  • Email: hukum.setbelitung@gmail.com

STRUKTUR ORGANISASI

klik dibawah ini 

                          • KEPALA BAGIAN HUKUM
                          • SUPARNO, SH
                          • PENATA TK. I
                          • NIP. 198003152009031003

TUGAS:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi

FUNGSI:

            1. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
            2. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
            3. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
            4. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
            5. penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian, pengelolaan administrasi ASN, rumah tangga dan tata usaha bagian
            6. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
            7. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

 

Susunan organisasi Bagian Hukum terdiri dari:

  • Sub Bagian Perundang-undangan
  • Sub Bagian Bantuan Hukum
  • Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

 

  • Sub Bagian Perundang-undangan
          • EDITYO SAPUTRO, S.H.
          • PENATA (III/c)
          • NIP. 198806132011011004

TUGAS:

melaksanakan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan.

FUNGSI:

        1. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran di bidang tugasnya;
        2. penyiapan bahan pengoordinasian perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
        3. penyiapan bahan penyusunan produk hukum daerah;
        4. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah;
        5. penyiapan bahan penjelasan Bupati dalam proses penetapan Peraturan Daerah;
        6. penyiapan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah;
        7. pelaksanaan pembinaan penyusunan produk hukum Daerah;
        8. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah;
        9. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
        10. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
        11. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

  1. Sub Bagian Bantuan Hukum
        • NURAINI, S.H.
        • PENATA TK. I
        • NIP. 198209132006042008

TUGAS:

melaksanakan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bantuan hukum.

FUNGSI:

      1. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum perencanaan di bidang bantuan hukum sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran di bidang tugasnya;
      2. pelaksanaan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
      3. pelaksanaan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur pemerintah daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
      4. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam penanganan perkara hukum;
      5. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
      6. penyiapan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion); dan
      7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan perkara sengketa hukum;
      8. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kajian contract drafting naskah perjanjian kerjasama daerah;
      9. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan pelayanan hukum di daerah;
      10. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerah;
      11. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
      12. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
      13. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

  1. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi
      • ROHANA, S.AP.
      • PENATA
      • NIP. 198201142002122003

TUGAS:

melaksanakan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di dokumentasi dan informasi

FUNGSI:

    1. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum perencanaan di bidang dokumentasi dan informasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran di bidang tugasnya;
    2. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
    3. penghimpunan serta mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan daerah;
    4. pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
    5. pemberian pelayanan administrasi informasi produk hukum;
    6. pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk hukum daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
    7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum daerah.
    8. penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian, pengelolaan administrasi ASN, rumah tangga dan tata usaha bagian;
    9. penyiapan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum daerah;
    10. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
    11. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
    12. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.