Sekda Belitung Hadiri Acara Sosialisasi KPBU

0
545

Sijuk__Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggelar Kegiatan Sosialisasi Skema Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPBU) Dalam Penyediaan Infrastruktur yang dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 24 Oktober bertempat di Hotel Santika Premiere Belitung. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, LKPP Dr. Salursa Widya pada Rabu, (23/10).

Sekda Kabupaten Belitung, H. MZ. Hendra Caya, SE, M.Si dalam sambutannya saat menghadiri acara pembukaan sosialisasi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Belitung sangat mendukung implementasi dari kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPBU) Dalam Penyediaan Infrastruktur. ‘’Bagi Pemerintah Kabupaten Belitung, skema ini menjadi salah satu solusi dalam mengatasi keterbatasan anggaran daerah untuk menyediakan infrastruktur sosial dalam rangka mendukung program-program strategis yang ditetapkan, seperti Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Kelayang, serta sektor-sektor unggulan yang menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten Belitung’’, kata Hendra.

Lebih lanjut, Sekda juga berharap dukungan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan KPBU di Kabupaten Belitung. ’’ Semoga dengan informasi yang disampaikan oleh narasumber melalui sosialisasi ini dapat menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan KPBU ke depan, sekaligus dapat dijadikan pedoman bagi stakeholders terkait dalam mendukung kemajuan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat’’, ujarnya.

Sementara Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, LKPP Dr. Salursa Widya, dalam arahannya mengucapkan terima kasih kepada Kabupaten Belitung yang telah bersedia menjadi tuan rumah pelaksanaan sosialisasi ini. ‘’Saya berharap sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai peraturan terkait kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan peraturan terkait lainnya. Mengingat, ketersediaan infrastruktur merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global’’, kata Salursa.

Kegiatan ini diikuti para peserta perwakilan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, pihak swasta dari berbagai daerah di Indonesia.***dk