Tanjungpandan__Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Belitung pada Rabu, (12/06) bertempat di Ruang Rapat Pemkab Belitung.
Rapat ini dihadiri oleh Bupati Belitung, H. Sahani Saleh, S.Sos, Wakil Bupati Belitung, Isyak Meirobie, S.Sn, M.Si, jajaran Forkominda Kabupaten Belitung, Sekda Belitung, Mz. Hendra Caya, perwakilan OPD di lingkungan Pemkab Belitung, dan segenap undangan lainnya.
Menurut, kepala Kesbangpol, Ahyat, rapat ini dilaksankan guna membahas dan mendiskusikan beberapa hal penting terkait permasalahan-permasalah yang bisa menimbulkan terjadinya konflik sosial. “Ada beberapa permasalahan penting yang akan kita bicarakan dalam kesempatan ini, diantaranya; terkait potensi konflik tentang pulau tujuan wisata, seperti Pulau Lengkuas dan sekitarnya, penggunaan jalan raya untuk parkir dan jualan, serta terkait konflik sosial lainnya yang kiranya juga penting menjadi perhatian kita. Untuk itu, mohon masukan dan arahannya terkait penanganan konflik di Kabupaten Belitung’’, kata Ahyat.
Menurut Ahyat, ada beberapa kondisi yang bisa menjadi potensi konflik, diantaranya; terkait kewenangan pengelolaan pulau kecil dan lepas pantai, tugas pengamanan dan pengawasan di lokasi wisata perairan, pembinaan kelompok pelaku wisata, sinergitis pelaku wisata, kondisii lapangan di sekitar pulau kecil, pemahaman terkait keselamatan, orientasi kecenderungan profit bagi pelaku wisata, serta potensi konflik terkait perebutan sumber pendapatan.
Sementara Bupati Belitung, H. Sahani Saleh, S.Sos dalam arahannya mengatakan, berkaitan dengan sektor pariwisata memang sangat berpotensi untuk memicu terjadinya konflik sosial, tidak hanya itu berbagai hal lainnya juga bisa memicu terjadinya konflik. ‘’Saat ini berkenaan dengan pariwisata, salah satu konflik sosial yang terjadi berkaitan dengan masalah moda angkutan di bandara, yakni; antara transportasi online dan transportasi konvensional. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian kita bersama, jangan sampai terjadi berlarut-larut karena efeknya nanti akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan sektor pariwisata daerah ke depan’’, kata Sahani.
Lebih jauh, Bupati juga berharap agar rapat ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membahas hal-hal penting terkait persoalan yang terjadi di masyarakat. ‘’Mari kita fokus kepada persoalan konflik sosial yang memang sudah terjadi, salah satunya terkait akomodasi bandara tersebut. Karena bandara ini efeknya bisa mencuat kemana-mana. Ini hal urgent yang harus kita bahas bersama, kita carikan solusi dan regulasinya’’, jelasnya.
Ditambahkan Sahani, perkembangan IT juga turut mempengaruhi terjadinya konflik sosial di masyarakat, salah satunya berkenaan dengan adanya penyebaran berita-berita negatif (hoax) di beberapa komunitas grup WA. Apalagi adanya beberapa provokator yang menyebarkan berita atau isu yang bisa memicu konflik.***dk
