Tanjungpandan__ Tim Asistensi RB dari Kemenpan Reformasi Birokrasi menggelar kegiatan Penguatan Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas (ZI) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Jum’at, (14/06/2019) bertempat di Hotel BW Suite Tanjungpandan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kepulauan Babel, Drs. H. Abdul Fatah, M.Si, Bupati Belitung, H. Sahani Saleh, S.Sos, Wakil Bupati Belitung, Isyak Meirobie, S.Sn, M.Si.
Dalam sambutannya, Wagub menilai penguatan RB, Sakip dan ZI dinilai sangat penting untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar mendapatkan nilai di atas sekarang ini. “Saya yakin apabila dapat menerapkan sistem ini, nilai akuntabilitas dari kinerja Belitung yang saat ini mendapat nilai Cc, bisa berubah, kalau tidak B menjadi Bb dan manfaatnya dia akan terlihat,” jelas Abdul Fatah.
Lebih lanjut, menurut Wagub, apabila terdapat OPD-OPD yang tidak melahirkan suatu kinerja, dan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, melalui sistem ini maka bisa dihapuskan OPD tersebut atau digabung dengan organisasi lain. “Jadi misalkan, kalau organisasi itu sudah dibenahi, fungsinya sudah dilakukan dengan pola organisasi secara effesien, apabila terjadi pemborosan (anggaran), itu dapat dihindari. Soalnya semua sudah berada di dalam satu ‘real’ yang benar di RPJMD, renstra dan kegiatan,” ujarnya.
Sementara Bupati Belitung, Sahani Saleh mengucapkan terima kasih kepada pihak tim asistensi Menpan RB dan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah peduli terhadap pelaksanaan kegiatan ini di Kabupaten Belitung. “Mudah-mudahan kegiatan bermanfaat dan dapat menjadi bekal bagi kami untuk komit melaksanakan Penguatan Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas (ZI) yang berkelanjutan’’, Kata Bupati.
Ditambahkan Sahani, di era digital saat ini atau era industri 4.0 pelaksanaan reformasi birokrasi dituntut untuk selalu berinovasi dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, yang tertuang dalam delapan (8) komponen pengungkit reformasi birokrasi. “Delapan komponen pengungkit reformasi yaitu; berupa manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan Organisasi, penataan sistem managemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan public perlu menjadi perhatian kita bersama guna mewujudkan pemerintahan yang baik atau good government’’, jelasnya.
Acara ini diikuti oleh para peserta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.***dk
