Tanjungpandan___Setelah resmi ‘’kick off’’ sebagai salah satu Daerah pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui skema Dana Inovasi Responsif (Responsive Innovation Fund) disingkat RIF tahap III, Pemerintah Kabupaten Belitung siap memberikan dukungan penuh dan pendampingan terhadap pengembangan Proyek dukungan Nasional yang ditujukan untuk pengembangan iklim usaha daerah atau Nasional Support For Local Investment Climate (NSLIC). Hal ini sebagaimana disampaikan, Bupati Belitung, H. Sahani Saleh, S.Sos pada acara Pertemuan dan Koordinasi Pemerintah Nasional dan Kabupaten untuk Kick-Off 6 Kawasan RIF Tahap III yang berlangsung melalui Video Conference, Kamis, (6/6) bertempat di Ruang Rapat Bupati Belitung.
Keseriusan dukungan Pemerintah Kabupaten Belitung terhadap pengembangan proyek ini juga diperkuat dengan telah dilaksanakannya penandatanganan perjanjian kerjasama antara masing-masing pihak. Melalui Program RIF ini, Bupati Belitung menginginkan dapat tercipta sinergitas yang solid antara masing-masing pihak, khususnya dengan dipilihnya Kecamatan Selat Nasik yang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, baik dari segi untuk pengembangan kesejahteraan masyarakatnya maupun dari segala potensi yang dimiliki. “Terima kasih atas dukungan yang diberikan, kami akan kawal langsung inovasi dan program ini sehingga dapat terbentuk kerjasama yang baik antara pemerintah Kanada dengan Pemerintah Kabupaten Belitung guna kesuksesan dan kelancaran proyek ini ke depan’’, ujar Sahani.
Lebih lanjut, dalam kesempatan ini, Sahani juga menjelaskan kendala terkait pengembangan proyek ini ke depan, salah satunya berkenaan dengan adanya pandemi Covid-19 yang harus menjadi fokus perhatian bersama. ‘Saat ini Pulau Selat Nasik masih menjadi zona hijau atau zona aman untuk Pandemi Covid-19, namun dampak Covid-19 membuat beberapa kegiatan OPD ke Pulau Selat Nasik terhambat, sehingga diperlukan kerja keras kita bersama untuk mengantisipasi permasalahan ini. Mudah-mudahan hal ini tidak menjadi penghalang pengembangan proyek ini ke depan, dan semoga pandemi Covid-19 segera berakhir, sehingga perencanaan yang telah disiapkan dapat berjalan sesuai dengan arah dan tujuan yang diharapkan’’, tuturnya.
‘’Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas support dan kerjasamanya terkait pengembangan sektor pembangunan daerah, salah satunya sektor prioritas nasional, yakni; pariwisata. Apalagi kegiatan ini akan dilaksanakan di Kecamatan Selat Nasik yang merupakan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan’’, tambah Sahani.
Sementara, Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan pada Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA mengatakan, hingga saat ini, pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan proyek ini dilaksanakan dengan melihat perkembangan Covid-19 dan memperhatikan protokol kesehatan, dan Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh dan terus merumuskan kebijakan, serta menjalin kemitraan kerjasama dengan Pemerintah Canada dan pihak terkait lainnya.
Program Dana Inovasi Responsif atau Responsive Innovation Fund (RIF) Tahap Ketiga merupakan Proyek National Support for Local Investment Climates/National/ Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSLIC/NSELRED), yang mana merupakan Kerjasama kemitraan antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS dan Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC) berupa dana hibah yang disediakan untuk membantu pemerintah daerah dan/atau lembaga lokal untuk mengembangkan cara-cara baru (inovasi) dalam melakukan pekerjaan dan meningkatkan kinerja mereka, yang pada akhirnya memberikan manfaat kepada masyarakat. Inovasi–inovasi tersebut dapat berupa pengembangan proses yang lebih efisien, cara-cara baru dalam penyampaian layanan, berbagi sumber daya dengan daerah lain atau penggunaan alat dan teknologi untuk membantu mengatasi kendala jarak, akses, dan kendala–kendala lainnya.
Program RIF bertujuan memberikan bantuan teknis kepada lembaga pemerintah dan non-pemerintah, koperasi, UKM, usaha milik desa di daerah-daerah tertentu dari 39 Pusat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia untuk mengembangkan dan menerapkan gagasan, metode, dan praktik baru untuk meningkatkan pengembangan layanan publik, layanan bisnis dan kemitraan publik-swasta. Program-program tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan, responsif gender, ramah lingkungan termasuk prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
Dalam kesempatan ini, Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan pada Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA memberikan materi mengenai kebijakan Nasional Pembangunan Kawasan Pedesaan, dan Kepala Sub Direktorat Bidang Transmigrasi dan Perbatasan Kementerian PPN, BAPPENAS, Yudo menyampaikan materi terkait Kebijakan Nasional Pembangunan Kawasan Pedesaan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Global Affairs Canada, Mr. Pierre Yves Montard, Vice President Cowater International, Mr. Linda Jones, Project Director NSLIC/NSELRED, Ms. Cavelle Dove, dan Kementerian terkait. Hadir mendampingi Bupati Belitung, Sekda Belitung, H. MZ. Hendra Caya, SE, M.Si, para Asisten dan Staf Ahli di lingkungan Setda Kabupaten Belitung, perwakilan OPD terkait di Lingkungan Pemkab Belitung dan undangan lainnya.***dk
